Atasan PPID
Biasanya dijabat oleh Direktur RSUD Bhakti Dharma Husada sebagai penanggung jawab kebijakan keterbukaan informasi.
Beranda
SK-PPID
SK-PPID RSUD Bhakti Dharma Husada
Rincian struktur PPID, cara mengakses dokumen SK PPID resmi, serta ringkasan tugas PPID untuk mendukung keterbukaan informasi publik di RSUD BDH Surabaya.
Keterbukaan Informasi
Dokumen & Dasar Hukum
Layanan Publik
Catatan: Dokumen SK PPID adalah dokumen resmi badan publik dan umumnya diperbarui berkala mengikuti struktur organisasi terbaru. Halaman ini menyajikan rangkuman struktur dan alur akses. Untuk salinan resmi (PDF), gunakan kanal PPID yang tersedia.
Rincian Struktur SK PPID RSUD BDH
Susunan struktur PPID yang umumnya ditetapkan dalam SK untuk memastikan layanan informasi publik berjalan baik.
Ketua PPID
Biasanya dijabat oleh Kepala Bagian Tata Usaha atau pejabat struktural yang membidangi humas/informasi.
Sekretariat
Umumnya diisi staf bagian Humas atau Pemasaran untuk administrasi, dokumentasi, dan koordinasi permohonan informasi.
Petugas Pelayanan Informasi
Petugas di loket informasi depan yang melayani permohonan informasi secara langsung dan membantu alur layanan PPID.
Cara Mendapatkan / Mengunduh File SK PPID
Gunakan kanal transparansi resmi berikut untuk memperoleh salinan dokumen SK dalam format PDF.
Website Resmi PPID RSUD BDH
Buka rsudbdh.surabaya.go.id lalu cari menu PPID / Informasi Publik. Biasanya tersedia sub-menu Profil PPID atau Dasar Hukum untuk unduh SK (PDF).
Portal PPID Kota Surabaya
Karena RSUD BDH merupakan OPD, dokumen sering diarsipkan pada portal pusat: ppid.surabaya.go.id.
Permohonan Informasi Online
Jika file tidak tersedia untuk unduh langsung, ajukan permohonan informasi dengan mencantumkan: “Salinan SK Penetapan PPID RSUD Bhakti Dharma Husada”.
Tips Praktis Saat Mengajukan
Cantumkan identitas pemohon sesuai ketentuan, jelaskan kebutuhan informasi, serta sebutkan “SK Penetapan PPID RSUD BDH” agar petugas mudah melakukan penelusuran dokumen.
Ringkasan Tugas PPID RSUD BDH
Garis besar tugas PPID yang biasanya tertuang dalam SK untuk memastikan layanan informasi publik berjalan sesuai aturan.
Koordinasi Dokumentasi
Mengkoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh informasi publik yang dimiliki RSUD BDH.
Klasifikasi Informasi
Menentukan apakah informasi dapat diakses publik atau termasuk informasi yang dikecualikan (misalnya rahasia medis pasien dan informasi tertentu yang dilindungi).
Fasilitasi Keberatan
Menyediakan mekanisme/formulir keberatan bagi masyarakat jika permohonan informasi ditolak atau belum terpenuhi.
Pelayanan Publik
Menampung pertanyaan, masukan, dan permohonan informasi melalui layanan tatap muka maupun kanal digital.
Butuh bantuan akses informasi publik?
Silakan hubungi kontak resmi atau kunjungi halaman Lokasi & Kontak untuk rute dan kanal layanan.